1
header-int

FH UAJY DAN DPD RI GELAR FOCUS GROUP DISCUSSION

23 June 2015
Share Facebook Share

Fakultas Hukum UAJY dan DPD RI kembali menggelar acara Focus Group Discussion (FGD). Kali ini topic FGD adalah “Inventarisai Materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kegiatan dilaksanakan Jumat (19/6) di Ruang Konferensi Fakultas Hukum UAJY, Gedung Santo Alfonsus, Mrican Baru, Yogyakarta. Acara dihadiri oleh peserta terbatas dari kalangan Biro Hukum dan Pemerintahan, lembaga legislatif, para Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik,  Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum,  serta lembaga kajian universitas. Untuk kali ini hanya dua lembaga pendidikan tinggi yang dipilih oleh DPD sebagai ajang FGD, yakni Universitas Atma Jaya Yogyakarta,  Universitas Bangka Belitung (Bangka Belitung). Sedangkan dari pihak eksekutif pilihan jatuh kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sebagai narasumber acara ini adalah Dr. Saifudin, SH. M.Hum.(UII) dan Dr. W. Riawan Tjandra (Dosen FH UAJY), sedangkan B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum. (Dosen FH UAJY) bertindak sebagai moderator.

UU N o. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang dibentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pengganti UU No. 27 Tahun 2009 tentang MD3, tetap saja memuat ketentuan pasal-pasal yang mereduksi, mengikis, dan bahkan menegasikan kewenangan konstitusional sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk UU MD3 tidak menghormati Putusan MK No. 92/PUU-X/2012.

Pada saat pembahasan UU No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2012 tentang MD3, DPD diundang oleh DPR, dalam forum tersebut DPD menyampaikan usul-usul perubahan sebagaimana amanat putusan MK, namun kehadiran DPD waktu itu disebut DPR hanya sebagai peninjau saja, dikarenakan materi-materi perubahan UU MD3 saat itu hanya untuk mengakomodasi dan mengatur bagian tentang DPR. Kondisi demikian tentu tidak memberikan teladan bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menginventarisasi serta memperkaya materi prubahan UU MD3 perlu melakukan diskusi dalma bentuk FGD yang melibatkan pakar dan stakeholder di daerah guna memperjelas konteks kewenangan konstitusional DPD. (One 23/6)

UAJY Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi - Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global.
© 2021 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Follow UAJY: Facebook Twitter Linked Youtube