header-int

Tolak Pansus Hak Angket DPR untuk KPK

13 July 2017
Share Facebook Share

Upaya kriminalisasi dan politisasi terhadap pimpinan maupun anggota lembaga antirasuah, KPK  merupakan hal yang sering terjadi. Persoalan tersebut merupakan konsekuensi dalam menjalankan amanah memberangus korupsi di Indonesia yang telah menyebar di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara, tak terkecuali korupsi yang masif di Dewan Perwakilan Rakyat.

Korupsi yang melibatkan banyak anggota dewan dipraktikkan secara sempurna oleh para wakil rakyat dari pusat hingga daerah. Sistem kerja sama jahat yang dengan telaten mereka bina itu kemudian membentuk visualisasi sosok sejati yang semakin masif dalam sebuah parlemen kleptokratif. Dalam  iklim politik yang kental nuansa economic market activity ini menjamur legalisasi praktek kriminal. Demokrasi yang dibangun pun menurut Jeffrey Winters disebut sebagai demokrasi kriminal, sebuah demokrasi yang menanggalkan etika dan hukum.

2

Menurut hasil penelitian Transparency International Indonesia (TII) tahun 2009, DPR merupakan lembaga terkorup di Indonesia. Hasil itu sekaligus menciptakan “hattrick” bagi parlemen karena telah sukses menjadi lembaga terkorup tiga kali, yakni tahun 2004, 2006 dan 2009. Menurut hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS)  pertengahan Mei 2012, Wakil Rakyat tetap mempertahankan prestasi sebagai lembaga yang terkorup di negeri ini. Pekembangan terbaru, menurut Hasil survei Global Corruption Barometer (GBC) baru-baru ini,  posisi  DPR sebagai lembaga paling korup di Indonesia pada 2016 masih tak tergoyahkan. Survey dilakukan di 16 negara Asia Pasifik (Juli 2015 – Januari 2017) kepada 22.000 responden, dan hasilnya diumumkan tiga bulan lalu (Maret 2017).

Dalam kasus e-KTP, sikap mereka justru menyerang KPK. Membuat Hak Angket KPK, sesuatu yang “ajaib”, apalagi untuk kasus yang proses hukumnya sedang berjalan. “Pembentukan Panitia Khusus Angket cacat hukum karena subyeknya keliru, obyeknya keliru, dan prosedurnya salah,” ujar W. Riawan Tjandra dalam acara “Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Menolak Pansus Hak Angket DPR untuk KPK” yang diselenggarakan di Student Lounge, Kampus II UAJY, Thomas Aquinas, pada Rabu (12/7).  Dikatakan selanjutnya, subyek dan obyek hak angket keliru karena hak angket diadopsi dalam Undang-Undang Dasar untuk mengawasi pemerintah. Sedangkan yang diatur dalam Pasal 29 Ayat 3 UU MD3, KPK tidak termasuk dalam pengertian “pemerintah” itu.

Sedangkan menurut Wisnubroto, Korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah melemahkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Pancasila, karena korupsi memotong hak rakyat untuk  sejahtera dan anti kemanusiaan. Untuk itu, DPR harus mengevaluasi kembali keberadaan Pansus Angket KPK. “Presiden sebagai Kepala Negara agar menegaskan pelaksanaan penegakan hukum terpadu melalui tim bersama antara KPK, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi terhadap indikasi fraud dalam kategori political evidence yang terjadi melalui cacat penggunaan wewenang pembentukan Panitia Angket”, demikian imbuhnya.

3

Pembicara lainnya, J. Widijantoro mengungkapkan bahwa Pansus telah  mengabaikan kecerdasan publik sebagai pengamat diam yang senantiasa mendukung gerakan anti korupsi. “Para wakil rakyat yang telah melakukan fraud dalam penggunaan wewenang pengawasan politik parlemen dan mengabaikan suara konstituen perlu diproses hukum karena telah mengaburkan proses penegakan hukum dengan menyeretnya ke ranah politik partisan dengan menggunakan selubung wewenang parlemen,” demikian tegasnya.

Selanjutnya diserukan juga dalam acara tersebut agar para pemimpin partai politik pendukung Pansus yang masih memiliki komitmen pada pemberantasan korupsi agar menarik kader-kadernya dari Pansus, dan akhirnya mengajak seluruh anggota masyarakat untuk selalu kritis dan tegas menolak untuk tidak memilih calon legislatif yang tidak mendukung gerakan anti korupsi atau melindungi koruptor dalam pemilu legislatif mendatang.

UAJY Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi - Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus Magnus. Universitas Atma Jaya Yogyakarta lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan tujuan untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global.
© 2017 Universitas Atma Jaya Yogyakarta Follow UAJY: Facebook Twitter Linked Youtube